
Electronic Arts Diakuisisi, Politisi AS Sampaikan Kekhawatiran
Isi cerita – Akuisisi besar yang melibatkan Electronic Arts (EA) kini menarik perhatian politikus Amerika Serikat. Tak hanya berdampak pada industri game, perubahan kepemilikan perusahaan ini dianggap berpotensi mengganggu keamanan nasional. Isu ini mengingatkan publik pada akuisisi Activision Blizzard oleh Microsoft, yang juga mengundang campur tangan regulator dari berbagai negara. Kali ini, keterlibatan pihak asing dalam pembelian EA membuat sejumlah tokoh politik angkat bicara dan menuntut penyelidikan menyeluruh.
“Baca Juga: Pokemon Legends: Z-A Batalkan Pre-Order Secara Mendadak”
Melalui surat resmi kepada Menteri Keuangan AS, Senator Elizabeth Warren dan Richard Blumenthal menyatakan kekhawatiran serius atas akuisisi EA. Mereka secara khusus menyoroti keberadaan Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi dalam proses akuisisi tersebut. Menurut mereka, PIF berfungsi sebagai alat strategis militer dan ekonomi milik pemerintah Saudi. Keterlibatan entitas asing ini dinilai dapat membuka jalur pengaruh luar ke dalam infrastruktur digital AS. Hal ini dinilai cukup mengkhawatirkan, mengingat EA memiliki data pribadi jutaan pengguna di seluruh dunia.
Selain kekhawatiran geopolitik, para senator juga menyoroti dua aspek penting: keamanan data dan transparansi operasional. Jika EA diambil alih dan menjadi perusahaan private, mereka khawatir praktik bisnis perusahaan akan menjadi kurang transparan. Hal ini dapat berdampak pada kontrol dan pengawasan pemerintah AS, terutama terkait perlindungan data pengguna. Senator Warren dan Blumenthal menekankan bahwa data sensitif milik jutaan gamer bisa jatuh ke tangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika akuisisi ini tidak diawasi secara ketat.
Dalam surat yang sama, Warren dan Blumenthal meminta agar CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) segera melakukan penyelidikan terhadap akuisisi EA ini. CFIUS adalah badan pemerintah AS yang bertugas meninjau transaksi keuangan lintas negara, terutama yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Karena EA merupakan perusahaan yang berbasis di AS, CFIUS berwenang menyelidiki potensi risiko dari pengambilalihan asing. Mereka menetapkan batas waktu hingga 4 November 2025 untuk mendapatkan laporan investigasi dari lembaga tersebut.
“Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Tolak APBN untuk Pusat Keuangan Bali”
Wacana politik atas akuisisi EA mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap dominasi asing dalam sektor teknologi dan hiburan digital. Industri game saat ini bukan sekadar sektor hiburan, melainkan bagian dari ekosistem digital yang menyimpan informasi penting. Jika pengawasan lemah, potensi eksploitasi data dan manipulasi pasar bisa terjadi. Kepercayaan publik terhadap privasi digital juga bisa goyah jika data gamer dikendalikan oleh entitas yang tidak berpihak pada nilai-nilai demokrasi.
Perdebatan seputar akuisisi EA menjadi contoh nyata bahwa urusan industri game kini tak lagi sekadar urusan bisnis. Pemerintah dan publik dituntut lebih waspada terhadap siapa yang memegang kendali di balik perusahaan teknologi besar. Kejelasan hasil penyelidikan CFIUS akan menjadi penentu penting dalam kelanjutan akuisisi ini dan masa depan Electronic Arts sebagai salah satu penerbit game terbesar di dunia.