Purbaya Yudhi Sadewa Tolak APBN untuk Pusat Keuangan Bali
Isi cerita – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membiayai pembangunan pusat keuangan di Bali. Pernyataan ini disampaikan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Senin (13/10/2025). Menurut Purbaya, proyek pembangunan pusat keuangan Bali yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bukan prioritas pemerintah. Fokus kebijakan fiskal saat ini lebih diarahkan ke program yang berdampak langsung pada masyarakat dan perekonomian nasional.
“Baca Juga: Pengacara Nadiem Makarim Tetap Desak Audit Kerugian Negara”
Ia menegaskan bahwa efisiensi dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran menjadi hal utama. “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa jika DEN memiliki sumber dana sendiri, proyek itu bisa berjalan tanpa mengandalkan anggaran negara. “Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” tegasnya.
Menteri Keuangan menekankan bahwa penggunaan APBN harus tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Ia menilai pengalihan anggaran ke proyek yang belum jadi prioritas bisa mengganggu efisiensi pengelolaan keuangan negara. “Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pelaksananya juga tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor,” jelas Purbaya.
Kebijakan fiskal pemerintah saat ini sangat berhati-hati dalam menentukan alokasi dana. Semua program yang mendapatkan dana APBN diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dengan sikap ini, pemerintah memastikan bahwa anggaran negara tidak terbuang sia-sia untuk proyek yang belum jelas dampaknya.
Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional, Jodi Mahardi, menjelaskan bahwa pusat keuangan di Bali dirancang sebagai kawasan modern yang transparan dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, proyek ini bertujuan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia.
“Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati, memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelas Jodi. Ia menegaskan bahwa proyek ini berfokus pada tata kelola yang jelas dan kepastian hukum yang kuat untuk menarik investor global.
Dilansir dari Bloomberg, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan konsep pusat keuangan di Bali yang terinspirasi dari model seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab. Kawasan ini akan menawarkan insentif seperti pengecualian pajak, regulasi khusus, dan penyederhanaan birokrasi untuk pelaku usaha global.
Pemerintah juga mempertimbangkan rancangan hukum khusus dengan mengacu pada sistem efisien dan pro-bisnis dari Singapura. Proposal resmi tengah disusun dan akan diajukan ke DPR, meskipun masih dalam tahap konseptual dan dapat berubah sewaktu-waktu.
“Baca Juga: Intel Rilis Xeon 6+ Clearwater Forest dengan Efisiensi Lebih Tinggi”
Pusat keuangan Bali mendapat dukungan dari tokoh internasional seperti Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, yang memberi masukan secara informal kepada Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi ini menunjukkan niat pemerintah untuk mengembangkan kawasan keuangan yang kompetitif di kancah global.
Meski begitu, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pendanaan harus jelas dan tidak membebani APBN. Ke depan, keberhasilan proyek ini bergantung pada sinergi antara DEN, Kementerian Keuangan, dan pemangku kepentingan lain, serta kepastian sumber pendanaan. Jika didukung dengan perencanaan matang, pusat keuangan di Bali bisa menjadi katalis penguatan ekonomi nasional.
