Isi cerita – Tantangan Keamanan Data Nasional, Kasus peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Telah menimbulkan sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari Anggota Komisi X DPR RI, Fahmy Alaydroes. Menurutnya, insiden ini tidak hanya mengekspos kerentanan sistem keamanan data nasional. Tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam respons dan manajemen krisis pemerintah.
“Baca juga: Jokowi Menegaskan Pentingnya Backup Data PDN untuk Menghadapi Ancaman Peretasan”
Fahmy Alaydroes menyoroti bahwa kejadian ini tidak seharusnya terjadi jika pemerintah telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengawal keamanan data nasional. “Ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki SDM yang handal dalam mengelola dan mengamankan data nasional yang sangat vital ini.” Ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Politisi tersebut juga mengecam sikap pemerintah yang dianggapnya kurang tanggap dan kurang proaktif dalam menanggapi insiden ini. Menurutnya, kegagalan dalam membangun sistem keamanan yang tangguh telah merugikan banyak pihak, termasuk layanan publik yang terganggu akibat lumpuhnya PDNS.
“Pemerintah terkesan tidak kompeten dalam hal ini. Mereka seharusnya lebih proaktif dan responsif dalam menghadapi tantangan keamanan seperti ini,” tambah Fahmy dengan nada tegas.
“Simak juga: Mantan Mendikbud Diskusikan Masa Depan Pendidikan di Komisi X DPR
Selain itu, Fahmy Alaydroes juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap tindakan nepotisme dalam pengelolaan keamanan data nasional. “Pengelolaan yang hanya melibatkan orang-orang dekat Istana dan tidak melibatkan pakar dari berbagai kalangan adalah suatu bentuk nepotisme yang tidak dapat diterima,” ungkapnya dengan kritik pedas.
Peretasan PDNS oleh kelompok hacker ransomware Brain Cipher juga menjadi bukti nyata bahwa ancaman terhadap keamanan cyber tidak mengenal batas negara. “Ini bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global tentang bagaimana kita melindungi infrastruktur data nasional dari serangan-sarangan seperti ini,” jelas Fahmy.
Dalam mengakhiri pernyataannya, Fahmy Alaydroes menekankan perlunya pemerintah untuk mendengarkan kritik dan rekomendasi dari berbagai pihak. Serta memastikan bahwa kebijakan keamanan data yang diambil akan menghormati kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional. “Kedepannya, kita berharap pemerintahan yang akan datang dapat belajar dari kejadian ini dan mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam membangun dan melindungi infrastruktur data nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, kelompok hacker Brain Cipher secara mengejutkan mengumumkan bahwa mereka akan membagikan kunci dekripsi akses PDNS secara gratis. Menambah kompleksitas dari insiden peretasan yang masih menjadi perbincangan hangat di dunia maya.
