Stafsus Wapres Bantah Bitcoin Masuk Akademi Crypto Nasional
Isi cerita – Pemerintah Indonesia akhirnya memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebutkan bahwa Bitcoin akan dijadikan bagian dari cadangan devisa negara. Kabar tersebut beredar luas di media sosial setelah komunitas Bitcoin Indonesia mengunggah informasi seputar audiensi mereka di Kantor Wakil Presiden. Namun, Staf Khusus Wakil Presiden RI, Achmad Adhitya, membantah keras rumor tersebut.
“Baca Juga: Microsoft Tegaskan Komitmen Jangka Panjang untuk Seri Forza”
Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya bersifat edukatif dan tidak membahas kebijakan moneter atau rencana strategis negara yang berkaitan dengan Bitcoin. Audiensi dilakukan semata-mata untuk membuka ruang diskusi mengenai perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto.
Dalam keterangannya, Achmad Adhitya menyatakan bahwa pemerintah tetap fokus menjaga kestabilan ekonomi nasional dengan mengandalkan instrumen cadangan konvensional. Saat ini, cadangan devisa Indonesia masih berbasis pada dolar AS, emas, dan surat berharga negara.
Bitcoin, meskipun populer secara global, dinilai belum stabil dan terlalu volatil untuk dijadikan cadangan negara. Pemerintah belum memiliki rencana untuk menjadikan kripto sebagai bagian dari sistem moneter nasional.
Sebelumnya, unggahan komunitas Bitcoin Indonesia di media sosial memicu spekulasi bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penggunaan Bitcoin dalam kebijakan strategis. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa mereka diundang ke Kantor Wapres untuk memaparkan ide menjadikan Bitcoin sebagai cadangan devisa.
Achmad Adhitya meminta klarifikasi langsung dari komunitas tersebut agar narasi tidak berkembang liar. Ia juga mengimbau agar semua pihak lebih bijak dalam menyebarkan informasi yang menyangkut kebijakan negara, terutama yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Meski menepis isu soal adopsi Bitcoin sebagai cadangan negara, pemerintah tetap terbuka terhadap edukasi dan diskusi tentang aset digital. Achmad Adhitya mengapresiasi upaya komunitas kripto yang ingin memperkenalkan teknologi blockchain secara positif kepada pejabat negara.
Menurutnya, edukasi tetap penting untuk meningkatkan pemahaman para pembuat kebijakan terhadap potensi dan risiko dari aset digital. Namun, ia menegaskan bahwa edukasi tidak boleh disalahartikan sebagai langkah awal penerapan kebijakan tertentu.
“Baca Juga: Raja Koduri Resmi Bergabung dengan Startup GPU Oxmiq Labs”
Sebagai penutup, Achmad Adhitya menegaskan bahwa semua keputusan terkait kebijakan moneter harus melalui kajian yang sangat hati-hati dan berbasis data. Mengadopsi aset kripto seperti Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah tidak anti terhadap inovasi, tetapi tetap memprioritaskan kehati-hatian dalam menjaga kepercayaan publik dan kestabilan makroekonomi. Klarifikasi ini menjadi penegasan bahwa meskipun diskusi dan inovasi digital terus berkembang, kebijakan ekonomi negara tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian.
