PM Perempuan Pertama Bangladesh Khaleda Zia Wafat
Isi cerita – Perdana Menteri perempuan pertama Bangladesh, Khaleda Zia, meninggal dunia pada usia 80 tahun setelah menderita sakit berkepanjangan. Kondisi kesehatannya dilaporkan memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Pada Senin, 29 Desember 2025, Zia sempat berada dalam kondisi kritis dan harus dipasangi alat bantu pernapasan di Rumah Sakit Evercare, Dhaka. Meski mendapat perawatan intensif, kondisinya tidak menunjukkan perbaikan signifikan hingga akhirnya wafat pada Selasa pagi, 30 Desember 2025, sekitar pukul 06.00 waktu setempat.
“Baca Juga: Phantom Blade Zero Raih 1 Juta Wishlist dalam 2 Minggu”
Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dipimpinnya mengumumkan kabar duka tersebut melalui pernyataan resmi di media sosial. Setelah berita kematiannya menyebar, ratusan pendukung berkumpul di luar rumah sakit tempat Zia dirawat. Aparat keamanan terlihat berjaga untuk mengendalikan massa dan menjaga ketertiban di sekitar area rumah sakit.
Khaleda Zia mencatatkan sejarah politik penting ketika menjadi kepala pemerintahan perempuan pertama Bangladesh pada 1991. Ia berhasil meraih kemenangan melalui pemilihan demokratis pertama negara tersebut setelah dua dekade berada di bawah pemerintahan non-demokratis. Kemenangan itu menandai kembalinya sistem demokrasi parlementer di Bangladesh.
Awalnya, Zia dikenal publik sebagai istri Presiden Ziaur Rahman. Sosoknya dianggap pendiam dan jarang tampil di panggung politik. Namun, setelah suaminya terbunuh dalam kudeta militer pada 1981, Khaleda Zia memutuskan terjun langsung ke dunia politik. Ia kemudian mengambil alih kepemimpinan BNP dan membangun basis dukungan yang kuat di tengah situasi politik yang bergejolak.
Politik Bangladesh selama beberapa dekade sangat dipengaruhi perseteruan sengit antara Khaleda Zia dan Sheikh Hasina. Keduanya bergantian berkuasa dan memimpin oposisi, menciptakan polarisasi tajam di tengah masyarakat. Rivalitas ini menjadi ciri khas lanskap politik Bangladesh sejak awal 1990-an.
Zia dikenal sebagai pemimpin yang keras dan tidak mudah berkompromi. Pada 1980-an, ia menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diselenggarakan di bawah rezim militer Jenderal Hussain Muhammad Ershad. Sikap tersebut membuatnya dijuluki sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan otoriter dan memperkuat posisinya sebagai tokoh oposisi utama.
Masa jabatan pertama Khaleda Zia sebagai perdana menteri mendapat apresiasi luas. Pemerintahannya dinilai berhasil mendorong pendidikan perempuan dan pembangunan sosial. Ia juga berperan penting dalam mengembalikan sistem demokrasi parlementer melalui perubahan konstitusi yang didukung lintas partai.
Namun, masa jabatan keduanya pada 1996 hanya berlangsung singkat dan menuai kritik. Pemilihan umum yang digelar saat itu dianggap sepihak karena tidak melibatkan otoritas sementara yang netral. Pada 2001, Zia kembali menjabat sebagai perdana menteri hingga 2006. Periode ini diwarnai tuduhan korupsi dan kritik terhadap tata kelola pemerintahan, yang kemudian memengaruhi reputasi politiknya.
“Baca Juga: OPPO Find N6 Terungkap, Pakai LTPO OLED dan Kamera 200 MP”
Selama 16 tahun terakhir di bawah pemerintahan Liga Awami, Khaleda Zia menjadi simbol perlawanan paling menonjol terhadap kekuasaan yang dinilai semakin otokratis. Ia sempat dijatuhi hukuman korupsi pada 2014 oleh pemerintahan Sheikh Hasina, sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun lalu menyusul perubahan besar dalam situasi politik nasional.
Meski kesehatannya terus menurun akibat penyakit ginjal, jantung, dan pneumonia, Zia tetap dipandang sebagai figur sentral oposisi. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyebut Zia sebagai simbol gerakan demokrasi dan sumber inspirasi bangsa. Dalam pernyataan resminya, Yunus menyampaikan belasungkawa mendalam dan menegaskan bahwa peran Khaleda Zia dalam memperjuangkan demokrasi dan hak rakyat Bangladesh akan selalu dikenang.
Dengan wafatnya Khaleda Zia, Bangladesh kehilangan salah satu tokoh politik paling berpengaruh dalam sejarah modernnya. Warisan politiknya diperkirakan akan terus memengaruhi arah demokrasi negara tersebut di masa mendatang.
